Surat Ijin Usaha Industri

Written by KPDE Lamongan Category: Uncategorised
Published Date Hits: 4772
Print
  • Landasan Hukum :
  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 tahun 2003
  • Keputusan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2003
  • Ketentuan Perijinan :
  • Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diatas 200 juta wajib memiliki Izin usaha Industri (IUI).
  • Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip
  • Syarat Permohonan Izin :
  • Foto copy KTP yang masih berlaku
  • Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum
  • Foto copy IMB
  • Foto copy HO
  • NPWP
  • Foto hitam putih ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 lembar.
  • Tatalaksana / Prosedur Izin :
  • Permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kantor Perizinan secara tertulis dan bermaterai
  • Penelitian berkas daD pemberian tanda bukti penerimaan berkas oleh pemohon
  • Pertimbangan teknis Instansi terkait
  • Pembayaran retribusi daD pemberian tanda bukti pembayaran
  • Pemrosesan/ pengetikan Naskah
  • Penandatanganan dan penyampaian izin.
  • Penyelesaian Izin.
Penyelesaian izin selambat-selambatnya 12 (dua be/as) hari sejak diterimanya berkas permohonan.
  • Retribusi / Biaya :
  • Investasi 200 juta s/d 1 Milyar dikenai restribusi sebesar Rp. 500.000,00
  • Investasi diatas 1 Milyar dikenai restribusi sebesar Rp.1.000.000,00
  • Perluasan Investasi 5 juta s/d 200 juta dikenai restribusi sebesar Rp. 150.000,00
  • Perluasan investasi diatas 200 juta s/d 1 Milyar dikenai restribusi sebesar Rp. 250.000,00
  • Perluasan Investasi diatas 1 Milyar dikenai restribusi sebesar Rp. 500.000,00.
  • Biaya perpanjangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif baru
  • Biaya untuk Balik Nama sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif baru
  • Penggantian Izin karena hilang atau rusak sebesar Rp. 25.000,00
  • Masa Berlaku IUI
  • IUI berJaku se/ama orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan masih
  • Menjalankan aktifitas perusahaannya
  • Pemegang Izin w ib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
  • Sanksi Administrasi.
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
  • Ketentuan Pidana.
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)