Surat Ijin Usaha Industri

Written by KPDE Lamongan Category: Uncategorised
Published Date Hits: 4042
Print
  • Landasan Hukum :
  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 tahun 2003
  • Keputusan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2003
  • Ketentuan Perijinan :
  • Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diatas 200 juta wajib memiliki Izin usaha Industri (IUI).
  • Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip
  • Syarat Permohonan Izin :
  • Foto copy KTP yang masih berlaku
  • Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum
  • Foto copy IMB
  • Foto copy HO
  • NPWP
  • Foto hitam putih ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 lembar.
  • Tatalaksana / Prosedur Izin :
  • Permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kantor Perizinan secara tertulis dan bermaterai
  • Penelitian berkas daD pemberian tanda bukti penerimaan berkas oleh pemohon
  • Pertimbangan teknis Instansi terkait
  • Pembayaran retribusi daD pemberian tanda bukti pembayaran
  • Pemrosesan/ pengetikan Naskah
  • Penandatanganan dan penyampaian izin.
  • Penyelesaian Izin.
Penyelesaian izin selambat-selambatnya 12 (dua be/as) hari sejak diterimanya berkas permohonan.
  • Retribusi / Biaya :
  • Investasi 200 juta s/d 1 Milyar dikenai restribusi sebesar Rp. 500.000,00
  • Investasi diatas 1 Milyar dikenai restribusi sebesar Rp.1.000.000,00
  • Perluasan Investasi 5 juta s/d 200 juta dikenai restribusi sebesar Rp. 150.000,00
  • Perluasan investasi diatas 200 juta s/d 1 Milyar dikenai restribusi sebesar Rp. 250.000,00
  • Perluasan Investasi diatas 1 Milyar dikenai restribusi sebesar Rp. 500.000,00.
  • Biaya perpanjangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif baru
  • Biaya untuk Balik Nama sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif baru
  • Penggantian Izin karena hilang atau rusak sebesar Rp. 25.000,00
  • Masa Berlaku IUI
  • IUI berJaku se/ama orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan masih
  • Menjalankan aktifitas perusahaannya
  • Pemegang Izin w ib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
  • Sanksi Administrasi.
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
  • Ketentuan Pidana.
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Hari ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Semua Hari
528
646
528
496781
26630
28594
504188

IP Anda: 54.196.206.80
Server Time: 2014-04-20 17:44:42